Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap Umkm Di Indonesia

Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap Umkm Di Indonesia

UMKM nantinya bisa mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan, pendampingan hingga promosi. Untuk memperoleh pinjaman ini, salah satu syaratnya adalah telah menjalankan usaha minimal 1 tahun untuk perorangan dan 2 tahun untuk badan usaha atau koperasi. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi ‘Bela Pengadaan’ untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai di bawah Rp50 juta. UMKM bisa ikut serta melalui aplikasi tersebut dengan berkolaborasi aggregator UMKM seperti market e-commerce. Layanan perbankan digital BRI terus menyuguhkan peningkatan yang semakin baik. Melalui aplikasi BRImo, Anda bakal mudah memenuhi kebutuhan bertransaksi finansial setiap hati.

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan aset, penghimpunan dana, penyaluran kredit, perkembangan laba, dan indikator keuangan lainnya, yang selalu menunjukkan perkembangan memuaskan. Sehingga hasil riset dan produksi sesuai tren dalam satu tahun bisa disajikan di akhir tahun. Ia optimistis contoh strategi ini bisa membawa pada peningkatan ekspor dari sektor UMKM. Maksudnya, seseorang yang memiliki aplikasi tetapi tidak memiliki produk, tetap dapat menjual barang. Globalisasi ekonomi, terutama implementasi Masyarakat Ekonomi Asean , dapat menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM.

Di kota-kota tersebut didirikan pusat inovasi sebagai titik kumpul komunitas teknologi, kreatif, dan budaya. Di sana juga disediakanco-working spaceagar para pelaku dan kreator lokal dapat berkolaborasi dalam menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat, baik dalam degree lokal maupun nasional. Upaya lain yang ditempuh Perseroan untuk tetap menjaga keberlangsungan UMKM adalah dengan gencar melakukan restrukturisasi kredit. Saat ini BRI menjadi bank dengan jumlah restrukturisasi terbesar di Indonesia. Hingga akhir Mei 2020 BRI berhasil merestrukturisasi 2,6 juta pelaku UMKM dengan complete pinjaman mencapai lebih dari Rp a hundred and sixty triliun. Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan berharap usaha mikro, kecil, dan menengah segera memanfaatkan seluruh fasilitas pengembangan yang diberikan pemerintah.

Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya. Jakarta, Beritasatu.com – Perubahan perilaku konsumen dengan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti memberi peluang kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, dari sekitar sixty four juta UMKM di Indonesia, baru 13 persen yang terhubung ke ekosistem digital. Program ini menggunakan dana dari Badan Usaha Milik Negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan ke masyarakat termasuk UMKM. Saat bisnis sudah berjalan meski dengan modal pas-pasan, masih ada kesempatan menambah modal di tengah jalan. Begitu pun dengan lokasi bisnis, tak jarang pengusaha yang berpindah-pindah tempat untuk mencari yang paling menguntungkan.

Membuat sebuah fasilitas untuk mendukung UMKM

Untuk meningkatkan bisnis para pelaku UMKM, BRI akan menggelar BRILIANPRENEUR UMKM Export 2020, yakni sebuah pameran industri kreatif bagi pelaku UMKM yang telah siap untuk pasar internasional. Dalam kegiatan tersebut rencananya BRI akan menggelar rangkaian program yang menarik dan bermanfaat bagi pengembangan bisnis UMKM. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai atas fasilitas ini adalah dengan menggunakan sistem IT Inventory. Berbeda dengan perusahaan besar yang sudah menyediakan sendiri perlengkapannya, khusus untuk IKM akan disiapkan modul pengelolaan bahan baku yang merupakan semacam pencatatan sehingga IKM diminta untuk mengisi laporannya.

Tersedianya perangkat-perangkat di atas berfungsi untuk membantu para pemilik usaha kecil menengah mengelola bisnisnya dengan mudah. Selain itu, Anda harus mulai melek terhadap kemajuan teknologi dalam pengembangan bisnis agar tidak gagap ketika muncul teknologi baru. Dalam usaha berbentuk badan hukum atau koperasi, ketentuan penggunaan, penarikan, dan pengalihan modal diatur secara khusus oleh perundang-undangan sehingga seseorang tak bisa seenaknya menggunakan modal usaha.

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimum. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saat ini bila para pelaku IKM ikut pameran, mereka harus mengeluarkan biaya sewa yang tinggi.

“Pemerintah daerah harus segera mendorong peningkatan produksi, bukan justru memperbesar tantangan bagi UMKM dengan menginstruksikan impor. Memang benar impor lebih murah seperti misalnya lele, namun efeknya itu bisa memukul UMKM,” terangnya. “Kami mendukung pendataan UMKM di Batam yang dilakukan oleh Dinas KUKM Batam, meski saat ini kami belum dapat datanya karena masih berjalan.

Suatu perusahaan atau firma dapat ditetapkan sebagai UMKM jika memenuhi kriteria. Untuk usaha mikro Menurut Peraturan Perundang-undangan No. 20 tahun 2008, UMKM dibedakan menurut jenis usahanya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum UMKM dikenal sebagai singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Comments are closed.